Ketika Presisi Kapolri hanya Basa Basi

Dari persidangan kasus Ferdy Sambo, publik bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan diketahui oleh pimpinan Polri. Negara dalam bahaya.

Hari menjelang gelap. Para mahasiswa sedang berkumpul di sebuah restoran, tak jauh dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Kota Bandung. Tiba-tiba pasukan polisi merangsek, menangkap, tanpa kompromi.

Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) Virdian Aurellio melaporkan ada 17 orang yang ditangkap, padahal para mahasiswa sudah menyingkir ke restoran dekat lokasi unjuk rasa. Beberapa orang demonstran dihampiri oleh aparat dan ada yang mengalami pemukulan. “Orang-orang yang cuma duduk didatengin polisi ditangkep-tangkepin, dompet dicek, almamater diperiksa, itu ada yang digebuk juga,” katanya sedih.

Memang, pada siang hari telah terjadi demonstrasi menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (15/12/2022).

Itulah perlakuan keras dan brutal aparat kepolisian dalam menghadapi demonstran. Bukan hanya kali ini, sebelumnya telah dipertontonkan cara kasar polisi menghadapi demo mahasiswa maupun buruh. Sesuatu yang dilarang di alam demokrasi.

Instansi Polri belakangan menjadi sorotan publik seiring dengan mencuatnya kasus kematian Brigadir J yang di awal dinarasikan melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo dan melakukan aksi tembak-menembak bak film koboy. Narasi ini dimunculkan oleh instansi ini melalui para perwira-perwiranya yang tampil sangat meyakinkan di depan publik menyatakan kronologi kejadian, yang kemudian akhirnya terbukti bahwa semua ini hanyalah hasil sandiwara.

Kinerja Polri semakin buruk pasca-tragedi Kanjuruhan, Malang Jawa Timur yang menewaskan 134 orang suporter Arema FC, terbongkarnya beking tambang ilegal dan penadah narkoba.

Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B, Syafril Sjofyan menduga penyusunan skenario seperti dalam kasus Sambo sudah lumrah terjadi dilakukan. Apabila tidak ada desakan yang kuat dari keluarga dan publik, bisa jadi kasus ini akan ditutup sesuai dengan skenario awal.

Begitulah cara kerja polisi yang demi kepentingan korps, akhirnya jauh dari rasa keadilan masyarakat. Tak hanya itu, hampir semua kejahatan yang terjadi di republik ini, selalu saja ada peran polisi di dalalmnya. Mulai dari kasus paling rendah tingkat kejahatannya hingga paling tinggi kebiadabannya. Ini semua tak lepas dari perang bintang yang sedang terjadi di tubuh kepolisian. Masing-masing punya kepentingan.

“Di luar dari kasus tersebut, ini merupakan klimaks dari banyaknya kasus yang melibatkan oknum kepolisian di Indonesia yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan visi Presisinya,” kata Syafril kepada FNN, Senin (19/12/22).

Presisi adalah slogan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Sebelumnya, Polri mengusung jargon Promoter yang merupakan abreviasi dari profesional, modern dan tepercaya. Jargon ini digunakan sejak era Kapolri Tito Karnavian hingga Idham Azis.

Kini, publik makin paham bahwa banyak polisi terlibat kejahatan seperti: perselingkuhan, judi, penggelapan, penadah barang curian, narkoba, prostitusi, beking tambang ilegal, korupsi, hingga pembunuhan berencana.

Menurut Syafril Kapolri gagal memilih orang masuk dalam lingkaran Mabes terutama untuk jabatan Kadiv Propam yang seharusnya menjadi contoh penegak disiplin justru melakukan perbuatan keji dan kejam.

Wajah asli kepolisian saat ini melahirkan desakan masyarakat agar Kapolri Listyo Sigit mengundurkan diri. Tuntutan agar Sigit mundur terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Mahasiswa di berbagai kampus mendesak Kapolri segera mundur dari jabatannya.

Para mahasiswa juga menyoroti kondisi Kamtibmas dan penegakan hukum di Indonesia mulai dari perjudian, narkoba, maupun aksi kriminalitas dan geng motor. Tuntutan serupa terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kapolri didesak segera berbenah di internal Polri. Pasalnya, persoalan terus datang silih berganti di tubuh Polri yang membuat tingkat kepercayaan di mata masyarakat semakin menurun terhadap kepolisian.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI bersama Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas anggota DPR RI Komisi III, Benny K Harman meminta pertimbangan forum rapat untuk memberhentikan sementara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini dilakukan agar penanganan kasus terbunuhnya Brigadir J bisa mendapatkan hasil positif.

Bahkan Benny mendorong agar penanganan kasus itu diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ikan Busuk Mulai dari Kepala

Publik tentu masih ingat narasi “potong kepala dan dua tingkat pimpinan harus bertanggungjawab” adalah ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Tak hanya itu, telinga masyarakat juga masih mendengar pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61 dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, di Lembang, Jawa Barat, Rabu, 27 Oktober 2021.

Sigit mengutip peribahasa “Ikan Busuk Mulai dari Kepala”. Artinya, segala permasalahan internal di kepolisian dapat terjadi karena pemimpinnya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya.

Sejak Kapolri menandatangani Perkap No 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat, keduanya sangat berapi-api mengeksekusinya. Perkap Waskat No 2 Tahun 2022 sejak diberlakukan sudah banyak personil Kepolisian di wilayah yang jadi korban dipotong kepalanya, mutasi, demosi dan dibegal jabatannya akibat kesalahan atau kelalaian anggotanya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Saat ini publik melihat apakah Perkap No 2 Tahun 2022 itu berlaku untuk Perwira Tinggi (Pati) Polri, seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang terus didesak publik untuk mundur karena TKP ada di wilayahnya, banyaknya personil dan Pamen PMJ yang terlibat.

Begitu juga di lingkungan Mabes Polri, Kadiv Propam bertanggungjawab langsung kepada Kapolri. Artinya dengan Perkap Ini Kapolri harus mundur atau tunggu dicopot oleh Presiden Joko Widodo.

Kasus Ferdy Sambo menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menjadi bukti adanya geng mafia di internal Polri. Bukti representasi geng mafia di internal Polri itu, kata Sugeng, bisa dilihat dari jumlah anggota polisi yang diperiksa Inspektorat Khusus (Itsus) Polri mencapai 83 personil.

“Sambo melakukan tindak pidana pembunuhan tapi menyeret 83 orang (polisi) masuk ke dalam jurang. Pertanyaannya, siapa Sambo?,” tuturnya.

Pemeriksaan terhadap puluhan anggota Polri itu dilakukan karena mereka diduga tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Karena itu, kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini bisa menjadi momen tepat pembenahan menyeluruh institusi Polri. Sekaligus untuk mengungkap secara gamblang geng mafia di Korps Bhayangkara itu.

“Ferdy Sambo sudah terklaster kasus pidananya sendiri. Sesuatu yang jelas. Kasus ini semestinya juga bisa menjadi batu loncatan untuk mengungkap borok-borok lain di internal Polri,” ujarnya.

Mantan anggota Kepala Staf Kepresidenan Dr. H. Rahman Sabun Nama merasa prihatin atas kejadian yang menimpa korps Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Rahman, sepak terjang kepolisian Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan karena ulah para pimpinan kepolisian. Akibatnya rakyat yang dirugikan.

Rahman mengaku punya informasi berkaitan dengan perebutan kue kekuasaan di kepolisian yang selalu menjadi bancakan. Publik menyebutnya perang bintang. Di kepolisian, kata Rahman setidaknya terjadi tiga kepentingan kelompok besar.  Masing-masing kelompok punya pasukan sendiri-sendiri yang tunduk dan patuh pada atasannya.

“Ada kelompok Tito Karnavian, kelompok Budi Gunawan, dan kelopok Sigit sendiri,” kata Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini kepada FNN, Sabtu, (18/12/22).

Yang bisa menyelesaikan kesemrawutan di kepolisian hanya Presiden Joko Widodo. Sementara Listyo Sigit serba salah dalam mengambil kebijakan karena harus berhadapan dengan bintang lain di korpsnya.

Rahman menyaranan agar Presiden Jokowi tidak segan-segan me-reshuffle pejabat yang mengganggu instansi kepolisian.

Isu Kapolri Listyo Sigit didesak mundur bahkan diganti sampai ke telinga Presiden Jokowi. Hal ini terjadi buntut dua kasus besar yakni pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan serta kasus lain yang bermunculan.

Jokowi mengatakan, saat ini Polri masih bekerja keras untuk melayani masyarakat. “Kalau dilihat di bawah, saya melihat polisi masih kerja keras untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat, itu yang saya lihat,” pungkasnya.

Pejabat Indonesia Alergi Mundur

Belum pernah terjadi pejabat di Indonesia mengundurkan diri meski nyata-nyata melakukan pelanggaran. Sikap ini bertentangan dibandingkan dengan pejabat di Jepang. Pejabat Jepang sering mengundurkan diri, lantaran soal kultur.

Sosiolog Universirtas Airlangga Bagong Suyanto menjelaskan alasan mengapa pejabat Jepang sering mengundurkan diri, sebab di Jepang memiliki kultur ksatria yang mengedepankan kehormatan dan tanggung jawab. “Di Indonesia kultur seperti itu belum tumbuh, sehingga yang dikorbankan biasanya justru aparat atau pihak-pihak yang dimensinya lebih rendah dari pejabat itu sendiri,” jelasnya, mengutip Kompas.com, Minggu (9/10/2022).

Sementara itu, fenomena pengunduran diri yang banyak dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang, memberikan gambaran mengenai budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Demikian dikutip dari riset Yusy Widarahesty dan Rindu Ayu dalam judul “Fenomena Pengunduran Diri di Kalangan Pejabat Publik Jepang (Studi tentang Budaya Politik Masyarakat Jepang Tahun 2007-2011)”.

Dituliskan bahwa budaya mundur yang merupakan cerminan dari “budaya malu” telah menjadi ritual yang dimiliki dalam sejarah panjang bangsa Jepang. Selain itu, “harakiri politik” yang dilakukan di kalangan pejabat publik Jepang telah menunjukan bagaimana budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. “Rasa pertanggungjawaban yang besar terhadap kelompok merupakan harga mutlak yang harus dibayar oleh masing-masing individu yang berada dan menjadi bagian di dalamnya,” tulis Yusy Widarahesty dan Rindu Ayu dalam risetnya. Penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial volume 2 nomor 1, Maret 2013.

Pengunduran diri seorang pejabat kerap terjadi di Jepang, bahkan hingga di level Perdana Menteri (PM). Pengunduran diri seorang PM di Negeri Matahari Terbit bisa disebabkan berbagai alasan, baik lantaran sebab internal maupun eksternal. Ada yang mundur disebabkan masalah kesehatan, maupun merasa kinerjanya tak lagi maksimal hingga memunculkan rasa malu. Di Jepang, rasa malu kerap menjadi penyebab mundurnya seseorang dari jabatan yang diembannya.

1. Yoshihide Suga Pada 3 September 2021, Yoshihide Suga mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri. Suga baru satu tahun mengambil alih posisi Shinzo Abe yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan yang memburuk. Mundurnya Suga karena tak lepas dari kritikan kepada pemerintahannya yang dianggap gagal menangani Covid-19.
2. Shinzo Abe Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri Jepang paling lama menjabat sejak dilantik pada 2012. Dia secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya karena alasan kesehatan pada Agustus 2020. Abe mengungkapkan bahwa dia tidak ingin penyakitnya menganggu kinerjanya. Dia juga meminta maaf kepada warga Jepang karena tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya. Baca: Resmi, PM Jepang Shinzo Abe Mengundurkan Diri
3. Yasuo Fukuda Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda mengundurkan diri dari jabatannya. Fukuda menjadi Perdana Menteri pada 2007. Mundurnya Fukuda akibat Partai Demokrat Liberal yang kehilangan kendali di Majelis Parlemen. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Jepang juga melemah.
4. Yukio Hatoyama Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mundur dari jabatannya yang baru berusia delapan bulan. Dia dilantik pada 16 September 2009. Hatoyama mundur karena menganggap dirinya telah gagal memenuhi janji kampanye untuk memindahkan pangkalan marinir Amerika Serikat dari Pulau Okinawa.
5. Naoto Kan Naota Kan menjadi Perdana Menteri sejak Juni 2010-September 2011. Setelah satu tahun memimpin, Kan memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri karena merasa gagal memulihkan Jepang setelah dihantam tsunami yang menyebabkan krisis nuklir. (Sri Widodo, dari berbagai sumber)

Daftar Keterlibatan Polisi dalam Berbagai Kasus Kejahatan:

1. Suap Ismail Bolong ke Petinggi Polisi, Bontang, November 2021
2. AKBP Bambang Kayun terima suap mobil mewah dan uang miliaran rupiah, Jakarta, Oktober 2022.
3. Polisi masturbasi saat video call, Pekalongan, 4 Desember 2022.
4. Polisi tiduri istri TNI hingga 10 kali, Purworejo, November 2022
5. Polisi tiduri istri tahanan hingga hamil, Ogan Ilir, Desember 2021
6. Delapan polisi tiduri istri tahanan narkoba, Deli Serdang, November 2021
7. Polisi dan oknum aparatur sipil negara (ASN) merampok mobil milik mahasiswa, Lampung, Oktober 2021.
8. Polisi menggunakan mobil Patroli Jalan Raya (PJR) untuk pacaran, Jakarta, Oktober 2021.
9. Polisi ditangkap saat menggelar pesta narkoba di sebuah vila, Mojokerto, Oktober 2021.
10. Polisi Perkosa Anak Tersangka agar Ayah Korban Bisa Dibebaskan, Parigi, Oktober 2021.
11. Kapolres Nunukan Aniaya Anggotanya karena saat Meeting Zoom Wajahnya Tak Muncul, Oktober 2021.
12. Dua polisi penembak laskar FPI divonis lepas oleh PN Jaksel, Maret 2021.
13. Polisi selingkuhi istri orang, Morano, September  2022
14. Polisi bekingi rentenir, Medan Baru, Maret 2022
15. Polisi menjadi penadah mobil curian, Cikarang, Agustus 2022
16. Irjen Ferdy Sambo perintahkan anak buah bunuh Brigadir Yoshua di rumahnya, Jakarta, Juli 2022.
17. Tragedi Kanjuruhan, polisi memukuli suporter dan melepaskan gas air mata, Malang, Oktober 2022.
18. Polisi di Lombok Timur tembak rekannya, Oktober 2021
19. Polisi menembak buronan meski tak melawan, Sulsel, Oktober 2021.
20. Polisi menganiaya warga di NTT, Oktober 2021
21. Polwan bikin Ketua RW meninggal dunia, Riau, September 2022.
22. Polwan selingkuh dengan 2 polisi, Maluku, 2022.
23. Polwan juga selingkuh dengan Polisi, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, 2022.
24. Polisi tembak Polisi di Lampung, September 2022.
25. Polisi pukuli Ibu-Ibu, Sulawesi Selatan, 2022.
26. Polisi jilati kue HUT TNI, Papua Barat, 2022.
27. Polisi jadi pelaku Curanmor , Medan, Oktober 2022.
28. Polisi cabuli anak tiri, Cirebon 2022.
29. Polisi terima uang damai di tol, Sukabumi, September 2022.
30. Irjen Teddy Minahasa terlinat jual beli narkoba, Jakarta, November 2022