Bogor, Forum Keadilan – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum proporsional terbuka untuk diubah menjadi proporsional tertutup. Dengan demikian, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.
Menanggapi hal ini, Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Sri Widodo menilai putusan MK melegakan masyarakat luas Baik-baik calon anggota legislatif maupun masyarakat yang diwakilinya.
“Ini melegakan kita semua, karena dengan sistem proporsional terbuka masyarakat tahu kualitas calon yang bakal dipilihnya,” kata Widodo kepada wartawan di Bojonggede, Kamis (13/06/2023).
Bacaleg PAN Dapil 6 Kabupaten Bogor itu menegaskan, Pemilu 2024 telah sah menggunakan sistem proporsional terbuka, setelah sebelumnya ada situasi ketidakpastian, dimana ada kemungkinan pemilu menjadi tertutup.
“Alhamdulillah Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Kita semua makin percaya diri,” kata Widodo.
Menurut Dodo, panggilan akrabnya putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 adalah buah dari perhatian dan kerja kepedulian seluruh rakyat Indonesia.
“Ini adalah buah dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki agar suara mereka terwakili sebagaimana mestinya, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka,” katanya.
Sri Widodo mengaku bersyukur 9 hakim konstitusi akhirnya memutuskan tetap mempertahankan sistem proporsional pemilu, bukan pemilu tertutup.
“Hari ini kita bersyukur, bahwa akhirnya para hakim kita memahami betul dan masih memahami betul esensi dari demokrasi kita,” kata Widodo.
Menurut Dodo, sistem terbuka adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam berdemokrasi. Bahkan menjadi satu kewajiban bagi masyarakat demokrasi untuk menegakkannya.
Sebab, tanpa keterbukaan di dalam memilih seorang pemimpin, maka kita tidak akan bisa meminta pertanggung jawaban pemimpin secara lebih transparan dan terbuka.
Tak hanya itu, Widodo juga mengatakan, putusan MK yang mempertahankan sistem proporsional terbuka ini akan meningkatkan partisipasi publik dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai politik kecil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara.
Widodo menilai sistem proporsional terbuka akan membantu menciptakan wakil-wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel.
“Selamat kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemilik suara pada Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Widodo.
Widodo berharap Pemilu 2024 dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola politik Indonesia, memperkuat partisipasi publik, dan memperkuat legitimasi perwakilan rakyat.
Seperti diketahui, gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menggugat sejumlah Pasal di UU Pemilu yang bertumpu pada Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.
Lewat gugatan tersebut, enam pemohon masing-masing adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, kader Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono, meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Adapun Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.
Para pemohon berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. (abd)
