Majalah FORUM – Jakarta | Kader dan simpatisan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024). Mereka mendesak lembaga antirasuah ini segera mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial di bawah Kepemimpinan Tri Rismaharini.
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution dalam orasinya menyampaikan informasi berbagai dugaan KKN di tubuh Mensos dari mulai pengalihan anggaran, pengondisian paket/ proyek pengadaan, penyaluran bantuan melaui PT Pos, pengangkatan pejabat serta penyaluran Bansos yang tak tepat sasaran.
“KPK harus menangkap dan memeriksa Tri Rismaharini CS terkait berbagai kasus dugaan korupsi yang ada di Kemensos. Usut tuntas kasus Pengalihan Anggaran Verifikasi Data Kemiskinan Rp 1, 3 Triliun TA 2021 menjadi Kegiatan PUSDATIN dan Pengadaan Lainnya diduga sarat dengan KKN,” tegas Razak.
Ia menambahkan bahwa Tri Rismaharini melakukan perbutan semena-mena yang diduga melanggar aturan yang berlaku dimana pengalihan anggaran jumbo Rp 1,3 Triliun tersebut tidak direncanakan di BAPPENAS dan tidak dianggarkan di Kementerian Keuangan.
Dalam orasinya, Razak mendesak KPK untuk membongkar kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT Pos (biaya tinggi) dimana seharusnya bantuan tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Dugaan KKN ini diperkuat dengan rangkap jabatannya Sekjend Robben Rico sebagai Komisaris PT Pos.
“KPK jangan tutup mata. Bongkar kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT Pos. Periksa Sekjend Robben Rico yang merangkap sebagai Komisari PT Pos. Risma dan Robben Rico diduga melakukan KKN yang sistemik dan terencana terkait dengan penyaluran bantuan melalui PT Pos ini,” tambah Razak
Lanjut Razak, Bongkar kasus dugaan praktek KKN sistemik dan terencana dalam pemenangan tender banyak orang Surabaya dengan keterlibatan anak kandung Menteri.
“Usut Tuntas kasus dugaan praktek KKN Tri Rismaharini CS dalam memenangkan tender proyek banyak di menangkan vendor/ rekanan orang Surabaya, yang lebih mirisnya lagi diduga dikendalikan anak kandung Menteri. Ini jelas dugaan KKN sistemik dan terncana”.
Hal senada juga di sampaikan Koordinator aksi Imam Sahala Pohan mengatakan, bahwa selama kepemimpinannya, Tri Rismaharini semena-mena dengan banyak mengangkat pejabata dadakan tingkat eselon I dan II yang mana pejabat terbut ex bahwahannya sewaktu menjabat Walikota.
“Mensos Risma telah semena-mena di Kemensos dengan mengangkat bawahannya secara tiba-tiba/dadakan demi kepentingan pribadinya”.
Ia juga meminta KPK untuk memeriksa kasus 46% Bantuan Sosial (BANSOS) yang tidak tepat sasaran karena diduga Bansos ini sarat dengan KKN yang mementingkan kepentingan pribadi. “Sebagai wujud konsistensi PP HIMMAH dalam mengawal kasus ini, kita telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk dilaporkan ke Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional,” ujarnya.
Dua jam menyampaikan orasi, massa PP HIMMAH ditanggapi Perwakilan KPK yakni Humas Rea. “Terimakasih kami ucapkan kepada PP HIMMAH yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan ini. Aspirasi/ statement HIMMAH ini akan kami sampaikan ke unit. Dan kalau ada bukti-bukti silakan sampaikan ke Dumas,” jelas Rea.
Pantauan awak media di lapangan, HIMMAH membawa dua baliho dan satu spanduk panjang dengan tuntutan sebagai berikut :
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus pengalihan anggaran verifikasi data kemiskinan Rp 1, 3 triliun TA 2021 menjadi kegiatan Pusdatin dan kegiatan pengadaan lainnya (perencanaan tidak ada di Bappenas & Menkeu) diduga sarat KKN. Tri Rismaharini diduga semena-mena mengalihkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadi/ kelompok yang sangat berpotensi merugikan negara.
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus 46 % penerima bantuan sosial (Bansos) tidak tepat sasaran diduga Bansos tersebut disalahgunakan Tri Rismaharini CS.
- Bongkar kasus praktek dugaan KKN sistemik & terencana Mensos Tri Rismaharini, Sekjend Robben Rico dan Irjen Dody Sukmono dalam memenangkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, banyak vendor/ rekanan orang Surabaya yang dikendalikan anak kandung menteri. Bongkar kasus dugaan praktek KKN sistemik dan terencana dalam pemenangan tender banyak orang Surabaya.
- Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan tertentu (audit khusus) atas kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT Pos (biaya tinggi) dimana seharusnya bantuan tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dugaan KKN ini erat kaitannya dengan rangkap jabatannya Sekjend Robben Rico sebagai komisaris PT Pos.
- Usut pengangkatan pejabat dadakan Eselon I & II. Pejabat yang diangkat Risma banyak orang Surabaya dan ex bawahannnya sewaktu menjadi Walikota.
- Meminta Yth Presiden Joko Widodo mencopot Tri Rismaharini dari jabatannya karena Kementerian Sosial dibawah kepemimpinannya tidak berprestasi dan darurat korupsi.
- Kami sudah membentuk tim pencari fakta terhadap kasus-kasus KKN yang ada di Kemensos untuk dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia, KPK, BPK, BKN dan instansi terkait. (re)
