Jakarta | INSIGHTNEWS – Kabinet Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja, semakin renggang dan cenderung menimbulkan ketidaknyamanan di antara sesama menteri. Paling merasa tidak nyaman adalah menteri yang berasal dari kalangan profesional seperti Menkeu dan Menteri PUPR. Bahkan, menteri asal PDIP juga merasakan dampaknya.
Ketidaknyamanan ini bahkan disebut ibarat bisul yang akan pecah. Tinggal menunggu waktu saja. Ada keteladanan yang hilang dari kabinet, terutama setelah Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, setidaknya ada tiga hal yang membuat suasana kabinet pemerintahan Jokowi menjadi tidak kondusif belakangan ini.
Pertama adalah tertutupnya proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Padahal sebelum penunjukan Pj kepala daerah, sosok tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh tim penilai akhir (TPA).
“Sekarang dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Kedua, adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
Ketiga, testimoni termasuk dari Mensos Risma, yang sekarang mau rapat saja diperiksa semuanya. “Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan,” ujarnya.
“Artinya inilah yang sebenernya suasana terjadi, kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” katanya. (sws)
