Jakarta, FORUM Keadilan – Tata kelola pemerintahan saat ini sedang berada di jalur yang kurang tepat. Itu karena hukum tidak lagi dijadikan sebagai panglima tetapi malah cenderung dipolitisasi. Akibatnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023.
Itu artinya, angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu. IPK di angka 34 membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara yang disurvei tahun 2023.
Menanggapi hal ini, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut hal itu terjadi karena pemerintahan saat ini tidak lagi serius menegakkan hukum.
“Ya, karena kita tidak serius mengawal itu. Kalau kita serius, maka good governance mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih,” kata Ganjar.
Hal itu dilontarkan Ganjar saat bertemu dengan kalangan Milenial dan Gen Z di Pontianak Convention Center (PCC) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (31/1/24), dalam acara bertema ‘Sehari Bersama Ganjar’.
Sebelumnya di berbagai kesempatan, Ganjar-Mahfud selalu menekankan komitmennya memperkuat jeratan hukum bagi para koruptor, sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, tegas Ganjar, tidak boleh ada istilah sandera politik.
Menurut Ganjar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus diperkuat, pejabat negara wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK, memiskinkan para koruptor, hingga memenjarakan korupsi di Nusa Kambangan agar indeks korupsi di Indonesia meningkat.
“Hari ini, kan orang bercerita tentang sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini, memang menteri nggak tau? Kan semua menteri tahu. Ketika kita membiarkan seperti ini terjadi karena politik di depan, posisi hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum, tetapi politik. Maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun,” pungkas dia. (sws)
